scvmed – Pengembang pesan terenkripsi mengatakan polisi Santa Clara County menginginkan informasi pribadi yang sangat spesifik dari pengguna tertentu, termasuk alamat IP bersama dengan tanggal dan waktu untuk setiap login. Kebijaksanaan privasi merupakan statment ataupun akta hukum( dalam hukum pribadi) yang mengatakan sebagian ataupun seluruh metode sesuatu pihak mengakulasi, memakai, mengatakan, serta mengatur informasi klien ataupun konsumen. Data individu bisa berbentuk apa saja yang bisa dipakai buat mengenali seorang, tidak terbatas pada julukan, tujuan, bertepatan pada lahir, status pernikahan, data kontak, permasalahan ID, serta bertepatan pada basi, memo finansial, data angsuran, riwayat kesehatan, di mana seorang melaksanakan ekspedisi, serta hasrat buat mendapatkan benda serta pelayanan. Dalam permasalahan bidang usaha, kerapkali ini ialah statment yang melaporkan kebijaksanaan sesuatu pihak mengenai metode mengakulasi, menaruh, serta membebaskan data individu yang dikumpulkannya. Ini berikan ketahui data konsumen khusus apa yang digabungkan, serta apakah itu disembunyikan, dibagikan dengan kawan kerja, ataupun dijual ke industri ataupun industri lain.

Upaya Penegakan Hukum Yang Terdapat Di Santa Clara Oleh Amerika Serikat – Kebijaksanaan pribadi umumnya menggantikan perlakuan yang lebih besar serta lebih biasa, dibanding dengan statment pemakaian informasi, yang mengarah lebih rinci serta khusus. Isi tentu dari kebijaksanaan pribadi pasti hendak tergantung pada hukum yang legal serta bisa jadi butuh menanggulangi persyaratan rute batasan geografis serta yurisdiksi hukum. Beberapa besar negeri mempunyai hukum serta prinsip mereka sendiri mengenai siapa yang dicakup, data apa yang bisa digabungkan, serta buat apa data itu bisa dipakai. Dengan cara biasa, hukum proteksi informasi di Eropa melingkupi zona swasta, dan zona khalayak. Hukum pribadi mereka legal tidak cuma buat pembedahan penguasa namun pula buat industri swasta serta bisnis menguntungkan. Kode Bisnis serta Pekerjaan California, Internet Privacy Requirements( CalOPPA) memercayakan kalau web website yang mengakulasi Data Bukti diri Individu( PII) dari masyarakat California wajib memasang kebijaksanaan pribadi mereka dengan cara mencolok. ( Amati pula Hukum Proteksi Pribadi Online). Pada tahun 1968, Badan Eropa mulai menekuni akibat teknologi kepada hak asas orang, mengidentifikasi bahaya terkini yang hendak ditimbulkan oleh teknologi pc yang bisa mengaitkan serta mengirimkan dengan metode yang tadinya tidak ada dengan cara besar. Pada tahun 1969, Badan buat Kegiatan Serupa serta Pembangunan Ekonomi mulai mempelajari keterkaitan data individu yang meninggalkan negeri itu. Seluruh ini membuat badan mengusulkan supaya kebijaksanaan dibesarkan buat mencegah informasi individu yang dipegang oleh zona swasta serta khalayak, yang membidik ke Kesepakatan 108. Pada tahun 1981, Kesepakatan buat Proteksi Orang yang berhubungan dengan Pemrosesan Otomatis Informasi Individu( Kesepakatan 108) dipublikasikan. Salah satu hukum pribadi awal yang diberlakukan merupakan Hukum Informasi Swedia pada tahun 1973, diiringi oleh Hukum Proteksi Informasi Jerman Barat pada tahun 1977 serta Hukum Prancis mengenai Informatika, Bank Informasi, serta Independensi pada tahun 1978.

Upaya Penegakan Hukum Yang Terdapat Di Santa Clara Oleh Amerika Serikat

Signal telah merilis rincian surat perintah penggeledahan yang diterimanya dari polisi di Santa Clara, California, mengungkap upaya yang akan dilakukan otoritas penegak hukum AS untuk memaksa platform online mengungkapkan informasi pribadi penggunanya. Dalam surat perintah penggeledahan, Polisi Santa Clara berusaha mendapatkan nama, alamat jalan, nomor telepon, dan alamat email dari pengguna Signal tertentu. Itu juga menginginkan catatan penagihan, tanggal ketika akun dibuka dan didaftarkan, catatan detail panggilan masuk dan keluar, pesan suara, panggilan video, email, pesan teks, alamat IP bersama dengan tanggal dan waktu untuk setiap login, dan bahkan semua tanggal dan kali pengguna terhubung ke Signal.

Menanggapi surat perintah penggeledahan, Signal memberikan stempel waktu kepada otoritas penegak hukum mengenai akun yang ditentukan dalam surat perintah penggeledahan. Stempel waktu menunjukkan tanggal terakhir kali akun terhubung ke Signal. Signal mengatakan dalam posting blog bahwa, secara default, tidak mengumpulkan informasi yang diminta dari pengguna. “Seperti biasa, kami tidak dapat menyediakan semua itu. Tidak mungkin untuk menyerahkan data yang tidak pernah kami akses sejak awal. Signal tidak memiliki akses ke pesan Anda; daftar obrolan Anda; grup Anda; kontak Anda; stiker Anda; nama profil atau avatar Anda; atau bahkan GIF yang Anda cari,” tulis Signal dalam posting blog. Interaksi perusahaan dengan polisi Santa Clara County tidak berakhir di sana, bagaimanapun, karena otoritas penegak hukum kemudian mengeluarkan perintah kerahasiaan yang mengharuskan Signal untuk tidak mengungkapkan secara terbuka bahwa mereka menerima surat perintah penggeledahan. Perintah kerahasiaan kemudian diperpanjang empat kali, yang mengakibatkan permintaan Signal untuk membuka segel surat perintah penggeledahan berulang kali didorong kembali. Secara total, Signal membutuhkan waktu hampir satu tahun penuh sebelum perusahaan tersebut dapat secara resmi mengungkapkan proses yang dialaminya saat menerima surat perintah penggeledahan.

Baca Juga : 10 Restoran India Terbaik Di Santa Clara, California

“Meskipun hakim menyetujui empat perintah non-disclosure berturut-turut, pengadilan tidak pernah mengakui penerimaan mosi kami untuk membuka segel sebagian, atau menjadwalkan sidang, dan tidak akan membalas panggilan telepon penasihat untuk menjadwalkan sidang,” tulis Signal. Otoritas penegak hukum di seluruh dunia semakin menemukan cara untuk memaksa platform online untuk menyerahkan informasi tentang penggunanya. Baru bulan lalu, penyedia layanan email yang dihosting ProtonMail secara terbuka mengungkapkan bahwa otoritas Prancis dapat memperoleh alamat IP salah satu penggunanya dengan mendapatkan persetujuan dari pengadilan Swiss. Ini meskipun ProtonMail tidak tunduk pada permintaan Prancis atau UE, dan hanya diminta untuk mematuhi permintaan dari otoritas Swiss.

Menanggapi perintah tersebut, CEO dan pendiri ProtonMail Andy Yen mengatakan semua perusahaan harus mematuhi hukum, seperti perintah pengadilan, jika mereka beroperasi dalam jarak 15 mil dari tanah. “Tidak peduli layanan apa yang Anda gunakan, kecuali berbasis 15 mil lepas pantai di perairan internasional, perusahaan harus mematuhi hukum,” kata Yen saat itu. Pendukung demokrasi Freedom House bulan lalu juga menerbitkan temuan yang menunjukkan semakin banyak pemerintah yang memaksa bisnis teknologi untuk mematuhi sensor dan pengawasan online. Freedom House mengatakan pada tahun lalu saja, 48 dari 70 negara yang dicakup dalam penelitiannya – yang menyumbang 88% dari pengguna internet dunia – telah menerapkan aturan baru untuk perusahaan teknologi tentang konten, data, atau persaingan selama setahun terakhir. .